DPR Minta Fasilitas PCR dan Karantina WNI dari Luar Negeri Digratiskan

WNI sedang menunggu penerbangan dari Moskow ke Denpasar di Bandara Sheremeytevo, Moskow (Foto; Kementerian Luar Negeri)
WNI-sedang-menunggu-penerbangan-dari-Moskow-ke-Denpasar-di-Bandara-Sheremeytevo-Moskow-3-Mei-2020.-Foto-Kementerian-Luar-Negeri

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Anggota Komisi Kesehatan DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah memberi fasilitas karantina dan tes usap PCR gratis kepada Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan dari luar negeri.

Mufida mengatakan, fakta di lapangan memperlihatkan pemberian fasilitas karantina dan tes usap PCR gratis yang baru tiba di Bandara Soekarno Hatta masih belum tepat.

Menurutnya perlu ada dua kali tes PCR dalam rentang 4 sampai 5 hari sampai dengan keluarnya surat izin pulang ke rumah bagi WNI yang baru melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Sudah ada dalam Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No 6 Tahun 2001 siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas karantina gratis yakni Pekerja Migran Indonesia, pelajar atau WNI yang secara ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu (SPTM),” kata Mufida, Senin (25/1/2021).

Dari hasil pantauan di tempat karantina bagi WNI di wilayah Tangerang, Banten, Mufidah menyakatan, banyak WNI yang langsung diberikan formulir STPM untuk diisi dan ditandatangani.

READ  Sulit Ditangkap, Polisi Lepas Tembakan Saat Sergap Komplotan Curanmor Tangsel

“Kenapa tidak sejak awal disampaikan secara terbuka tentang isi kebijakan tersebut? Ini aneh. Tiba-tiba penumpang diminta tanda tangan pernyataan tidak mampu. Kami menerima informasi ini dan langsung konfirmasi ke lapangan,” kata dia.

Temuan tersebut, menurut politisi PKS ini menunjukkan bahwa penggunaan dana karantina itu tidak adil dalam implementasi. Sebabnya, bila semua penumpang diberikan STPM berarti semua WNI yang pulang ke tanah air dianggap tidak mampu dan diberikan subsidi biaya karantina mandiri.

Temuan lain yang dinilai aneh, menurut Mufidah, PCR yang harus dilakukan sebanyak dua kali pada penumpang yang menjalani karantina.

Saat sebelum terbang ke Indonesia, penumpang WNI sudah melakukan tes PCR sebagai syarat naik pesawat. Setiba di bandara, harus tes PCR lagi di lokasi karantina. Selang tiga hari, sebelum pulang ke rumah, harus PCR lagi.

“Bagaimana mungkin seseorang, harus menjalani tiga kali PCR dalam hitungan sepekan, sangat tidak logis dan menurut saya berpotensi iritasi pada hidung. Belum lagi aspek psikologi dan biaya yang harus ditanggung oleh APBN maupun pribadi penumpang. Ini sangat aneh. Harus diperbaiki kebijakan ini,” tutur dia.

Mufida juga meminta agar koordinasi antar instansi benar-benar diperbaiki. Ia sudah mengingatkan pada berbagai kesempatan tentang terlalu banyaknya stakeholder dan kuatnya ego sektoral dalam mitigas pandemi Covid-19.

“Ini sudah disampaikan berkali-kali. Persoalan birokrasi kita adalah tidak efisien dalam manajemen kerja dan penggunaan anggaran sehingga sering terjadi saling lempar tanggung jawab,” kata dia.

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email