KPK Cari Bukti Baru Perkara Korupsi Dinsos Pemkab Bandung Barat

Ilustrasi penggeledahan oleh Penyidik KPK. (Antaranews/far)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Bandung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggedelah tiga lokasi berbeda di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawab Barat pada Sabtu (20/3/2021). Penggeledahan tersebut merupakan bentuk lanjutan dari upaya KPK menemukan bukti baru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat Tahun Anggaran 2020.

“Tempat penggeledahan tersebut merupakan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).

READ  Remaja Berusia 18 Tahun Harus Jalani Proses Hukum Usai Selamatkan Nyawa Ibunya

Tiga lokasi tersebut berada di Desa Cicangkanggirang, Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat; di Buah Batu, Kabupaten Bandung; dan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

Ali menyebut KPK telah menemukan dan mengamankan bukti berupa berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait perkara.

Penggeledahan dilanjutkan tim penyidik pada keesokan harinya. Penyidik menggeledah satu tempat lagi, yakni rumah kediaman dari pihak yang terkait perkara ini di wilayah Cimareme, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

“Untuk satu lokasi penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan bukti berupa barang elektronik yang terkait dengan perkara,” kata Ali.

Ali mengatakan, barang bukti yang ditemukan tim penyidik dalam penggeledahan selama dua hari berturut-turut ini tengah dianalisis. Nantinya barang bukti tersebut akan dijadikan alat pembuktian di persidangan.

Diketahui, KPK tengah mengembangkan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 sampai 2019.

Namun KPK belum bersedia menyampaikan informasi tersebut secara detail. Kendati demikian, KPK tak menampik sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan informasi, dalam kasus ini KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Barat berinisial ABS dan mantan legislator Jabar berinisial SATH. Kasus ini sendiri merupakan pengembangan kasus yang menjerat mantan legislator Jabar Abdul Rozaq Muslim. Dia dijerat sebagai tersangka pada September 2020.

Penetapan tersangka Rozaq merupakan pengembangan perkara suap proyek Pemkab Indramayu yang menjerat eks Bupati Indramayu Supendi, Kepala Dinas PUPR Omarsyah, Kabid Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono, dan pengusaha Carsa ES. Empat orang tersebut telah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email